Bulog Cianjur baru menyerap 117 ton beras dari petani.(MI/BENNY BASTIANDY) BULOG Cianjur, Jawa Barat, mulai menyerap gabah ...

TEMPO.CO, Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman bahkan akan menolak mendistribusikan beras impor ...

Langkah ini dilakukan guna memastikan stabilitas stok cadangan beras pemerintah serta menjaga ketahanan pangan nasional.

jpnn.com, CIANJUR - Kabupaten Cianjur di Jawa Barat sepanjang 2017 mengalami surplus beras. Sebab, Cianjur mampu menghasilkan panen beras di atas target. “Kami surplus lebih dari 500 ribu ton beras," ...

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Perum Bulog Cianjur menargetkan pada Maret 2024 harga beras khususnya di wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bisa kembali normal atau sebelum memasuki bulan ...

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Anies menjelaskan selama ini Kabupaten Cianjur yang terkenal sebagai produsen beras, tapi para petaninya justru tidak merasakan kesejahteraan. Masalah ...

Sebagai bahan pangan pokok, pergerakan beras di tingkat konsumen menjadi perhatian banyak pihak terutama kaitannya dengan ...

Salah satu pedagang sembako Amir mengatakan harga beras Cianjur mengalami kenaikan Rp 700 menjadi Rp 13.200 dari Rp 12.500. "Mungkin gara-gara kenaikan BBM semua langsung naik, termasuk harga beras," ...

JawaPos.com - Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, beras yang menjadi primadona adalah beras asal Cianjur. Tapi, ketika membelinya, tidak bisa dipastikan apakah benar asal sana. Untuk itu, saat ini ...

Jakarta - Harga beras dalam beberapa bulan terakhir bisa dikatakan yang paling stabil ketimbang harga komoditas pangan lainnya. Harga beras dengan kualitas sedang rata-rata dibanderol dengan harga ...

Ketua RW di Cianjur ditangkap polisi setelah menggelapkan uang beras bantuan ketahanan pangan dan membuat laporan palsu tentang pencurian. Terancam 4 tahun bui.

Puluhan siswi SMA Sulthan Baruna di Cianjur jalani tes kehamilan setelah libur semester. Kebijakan ini bertujuan mencegah pergaulan bebas. Hasilnya negatif.